Jumat, 28-12-2018 11:16 AM

Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Dislitbangad Tahun 2018

Tim Reformasi Birokrasi Dislitbangad

JAKARTA, dislitbangad.mil.id. Pencanangan  Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Kadislitbangad Brigadir Jenderal TNI Mulyo Aji, M.A.,  merupakan wujud Satker Dislitbangad Menuju Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 di Aula Lantai I Madislitbangad Jl. Matraman Raya 143 Jaktim. Hadir dalam acara ini Sesdislitbangad Kolonel Cpl Subagyo, S.E., M.M.,  Para Pa Ahli, Kalab, Kaliti, Para Kasubdis, Seluruh Personel dan Mitra Kerja Dislitbangad. Pada kegiatan ini dilaksanakan kesepakatan dan penandatanganan bersama oleh Kadislitbangad  dan Organik Dislitbangad terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan ini, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Untuk diketahui, bahwa Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutan Kadislitbangad Brigadir Jenderal TNI Mulyo Aji, M.A.,  menjelaskan, Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas KKN dilingkungan Dislitbangad adalah komitmen Dislitbangad dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat untuk mencegah terjadinya KKN yang disertai upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi serta berjalannya reformasi birokrasi yang akuntabel diseluruh satker Dislitbangad.

              Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan dislitbangad adalah bagian dari program reformasi birokrasi dislitbangad yang mana target telah ditetapkan diantaranya dengan  penerapan zona bebas KKN. Penerapan ini adalah mungkin salah satu format untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa TNI AD, dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas KKN diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dislitbangad secara sunguh-sungguh dan konsekuen tentunya akan mampu mewujudkan insan prajurit dan pns dislitbangad yang handal dan profesional.

               Dengan pencanangan zona integritas ini diharapkan dapat mendorong perbaikan nyata Dislitbangad untuk membangun sebuah landasan yang kokoh. Dengan integritas yang kokoh ini terwujudnya tugas pokok Dislitbangad, sesuai harapan TNI AD dapat terealisasi.

           Dislitbangad secara pasti akan berusaha mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Harapan dari pencanangan ini, seluruh prajurit  dan pns dislitbangad menjadi terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya dan tidak melakukan praktek perbuatan tercela yang mencederai  amanah rakyat. Kadislitbangad mendorong agar setiap Prajurit dan PNS Dislitbangad bisa    menjalankan nilai-nilai sumpah Prajurit dan Sapta Marga, setelah pencanangan tersebut harapan Kadislitbangad Pencanangan Zona Integritas ini tidak hanya berhenti setelah terwujudnya wilayah bebas KKN akan tetapi  tetap harus dijaga kelestariannya  dan diwariskan kepada para penerus dibawah. Serta menghapus paradigma lama dan buat paradigma baru yang sesuai dengan cita-cita TNI AD.

               Kadislitbangad perlu mengingatkan pentingnya peranan setiap pimpinan dalam mengarahkan tugas bawahannya agar sesuai dengan arah. Tentunya peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, tapi yang lebih penting adalah masalah kualitas seperti Profesionalime dan Integritas moral.

                Melalui pencanangan pakta integritas ini Kadislitbangad mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan hari ini hendaknya jadi penyemangat bagi satuan kerja untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan, reformasi birokasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif.
 
78